Dana Transfer Pusat Turun, Karanganyar Dorong BUMD Genjot Kinerja – MoU PDAM dengan Sragen Ditinjau Ulang ‎

KARANGANYAR, PORTALLJATENG.ID - Menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karanganyar menyiapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja perusahaan.

‎‎Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menyebut salah satu fokus evaluasi adalah kerja sama antara PDAM Tirta Lawu Karanganyar dan PDAM Tirto Nagoro Sragen terkait pemanfaatan sumber air Gumeng. Perjanjian kerja sama (MoU) yang berlaku hingga Juli 2026 itu dinilai perlu dikaji ulang karena diduga tidak sesuai mekanisme hukum.

‎“Kami menilai kerja sama tersebut perlu ditinjau kembali. Ada indikasi cacat hukum karena dilakukan antarperusahaan, bukan antar pemerintah daerah. Selain itu, kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga menurun cukup signifikan,” ujar Bagus Selo usai rapat Banggar DPRD bersama TAPD, Selasa (28/10/2025).

BACA JUGA:

Menagih Tanggung Jawab di Tengah Kebocoran Data Warga Pati‎

‎Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh Pemkab Karanganyar dalam menyehatkan keuangan daerah. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah, dana transfer yang diterima Karanganyar tahun ini meliputi Dana Bagi Hasil Rp28 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp192 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp87 miliar, dan DAK nonfisik Rp20 miliar.

‎‎Kepala Badan Keuangan Daerah sekaligus anggota TAPD, Kurniadi, menegaskan seluruh BUMD wajib memperkuat manajemen dan efisiensi agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap PAD.

‎“Intinya, kami mendorong BUMD untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan potensi pendapatan fiskal daerah,” ujarnya.

‎Dari hasil evaluasi sementara, pendapatan PDAM Tirta Lawu dilaporkan turun hampir Rp1 miliar dibanding tahun sebelumnya. Selain dampak kerja sama dengan PDAM Tirto Nagoro yang belum optimal, kebijakan pembelian air dari SPAM WoSuSoKaS (Wonogiri–Sukoharjo–Solo–Karanganyar–Sragen) juga dinilai membebani keuangan perusahaan daerah.

‎“PDAM Tirta Lawu diwajibkan membeli air dari sumber WoSuSoKaS seharga Rp2.500 per meter kubik, sementara harga jual ke pelanggan hanya Rp1.500. Kondisi ini jelas menggerus potensi PAD,” ungkap Bagus Selo.

‎Pemerintah berharap hasil evaluasi menyeluruh tersebut mampu mengembalikan kinerja PDAM dan BUMD lainnya agar lebih sehat secara keuangan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik—terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi warga Karanganyar.(Hds)