Desakan Penundaan, Bupati Pati Tegaskan Lanjutkan Seleksi Tujuh Kepala Dinas

Sabtu, 18 Oktober 2025 09:49 WIB

Foto : Bupati Sudewo saat di acara Pati Goverment Autoshow 2025 di Halaman Satpas Pati. (Portalljateng/Hilal)

PATI - Portalljateng.id | Bupati Pati, Sudewo, mengambil sikap tegas untuk melanjutkan proses seleksi terbuka dan kompetitif dalam rangka pengisian tujuh posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

‎‎Keputusan ini diambil meskipun muncul desakan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati yang meminta agar proses seleksi tersebut ditunda.

‎Sebelumnya, Pemkab Pati sempat menunda proses seleksi tujuh JPT Pratama tersebut pada akhir September 2025. Namun, proses seleksi yang sangat dinantikan ini kemudian dibuka kembali secara resmi pada pertengahan Oktober 2025.

‎Langkah cepat Bupati Sudewo ini mencerminkan komitmen Pemkab untuk segera mengisi posisi-posisi strategis yang sudah lama kosong.

‎Bupati Sudewo beralasan bahwa pengisian tujuh jabatan Kepala Dinas yang telah lama kosong tersebut harus segera dilaksanakan. Menurutnya, kekosongan pada posisi-posisi penting di birokrasi ini sudah berlangsung terlalu lama dan dapat berdampak negatif pada tatanan serta kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

‎"Jabatan itu sudah kosong lama sekali. Tidak sehat kalau dibiarkan kosong. Harus diisi," tegas Sudewo saat menanggapi sorotan publik dan desakan penundaan dari parlemen daerah.

‎Lebih lanjut, Bupati Sudewo menekankan bahwa kekosongan posisi strategis berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa proses seleksi akan tetap dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku untuk menjamin terpilihnya pejabat yang kompeten dan profesional.

‎Sikap Bupati Sudewo yang tetap melanjutkan seleksi ini berpotensi menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pati, terutama karena desakan penundaan dari DPRD didasari oleh pertimbangan situasi dan kondisi daerah yang belum sepenuhnya kondusif, sementara Bupati berfokus pada kebutuhan mendesak akan pengisian posisi-posisi kunci pemerintahan.

Adm

‎