Dominasi MTsN 1 Pati sangat terasa di cabang olahraga catur. Nevan Aryo Bimo Sasongko tampil memukau dan berhasil mengamankan podium tertinggi sebagai Juara 1 Catur Putra kategori SMP/MTs. Prestasi tersebut disempurnakan oleh Khaifa Shofita yang sukses meraih Juara 3 di kategori putri, membuktikan bahwa sekolah ini merupakan gudang talenta berbakat untuk olahraga asah otak.

Di gelanggang bela diri, Yumna Lingga Ramadhani berhasil menunjukkan teknik dan mental juara dengan meraih Juara 3 kategori Pencak Silat Putra Kelas J.

Sementara itu, tim Mobile Legends—Bang Bang MTsN 1 Pati yang digawangi oleh Kanz Akbar Maulana, Maulana Miftahul Qolbi, Umar Abdul Aziz, Jhovito Reynard Nijananda, dan Aji Rayyan Imtiyaz S juga sukses dengan membawa pulang trofi Juara 3.

Menanggapi keberhasilan para siswanya, Kepala MTsN 1 Pati, Wahyu Hidayat memberikan apresiasi. Ia menekankan bahwa prestasi tidak terbatas ruang dan jenis bidang.

“Keberhasilan anak-anak ini membuktikan bahwa bukan hanya bidang akademik saja yang menjadi tolok ukur kesuksesan, melainkan kerja keras di bidang apapun memiliki peluang yang sama untuk bersinar,” ujar Wahyu.

“Kami berharap setiap anak merasa percaya diri dengan bakatnya masing-masing karena di madrasah ini, setiap talenta diberikan kesempatan yang sama untuk maju,” sambungnya.

Salah seorang siswa, Nevan berbagi cerita mengenai pengalamannya bertanding di ajang POPDA tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa menghadapi lawan yang belum pernah ia temui sebelumnya memberikan sensasi tersendiri.

“Seru tapi juga sangat menegangkan,” ucapnya.

Meskipun harus melewati persaingan sengit, Nevan merasa bersyukur karena strategi dan persiapan yang ia lakukan membuahkan hasil.

“Semua berjalan lancar tanpa halangan dan akhirnya bisa juara 1, senang sekali,” pungkasnya.(red/mtsn1pati)

Agenda utama pertemuan ini adalah membangun sinergi dalam bentuk pendampingan hukum serta pengawasan aliran dana organisasi agar seluruh program kerja berjalan sesuai koridor yang berlaku.

Dian Dwi Budianto, selaku Ketua Umum PSSI Pati, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan pihak Kejari dalam menyambut kunjungan tersebut. Beliau menekankan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dedikasi PSSI Pati dalam mengelola organisasi dengan prinsip profesionalisme serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengajukan sinergitas dan kolaborasi kepada Pak Kajari. Alhamdulillah, kami disambut dengan tangan terbuka. Pihak Kejaksaan memberikan fasilitas, waktu, serta sumbangsih pikiran yang sangat berharga bagi kami dalam upaya memajukan sepak bola di Kabupaten Pati,” ujar Dian, akrab dipanggil Dian Blado usai pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati, Hari Wibowo, yang didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pengawalan hukum bagi PSSI Pati.

“PSSI Kabupaten Pati ingin maju dan meminta Kejaksaan Negeri Pati untuk melakukan pendampingan hukum, khususnya dalam bidang pengawasan terhadap penganggaran serta program-program kerja ke depan,” jelas Hari Wibowo.

Hari menambahkan bahwa keterlibatan Kejaksaan bertujuan agar setiap program yang dijalankan PSSI Pati tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Ia berharap kerjasama ini mampu membawa dampak positif bagi iklim olahraga di Kabupaten Pati.

“Semoga kerjasama ini membawa kebaikan bagi masyarakat Pati secara luas dan khususnya bagi prestasi PSSI Pati di masa mendatang,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi intensif demi perkembangan industri sepak bola yang bersih dan berprestasi di Bumi Mina Tani.(red/hil)

Namun, dugaan kecurangan birokrasi ini tak lagi bisa disembunyikan. Kolaborasi media investigasi Infodagang dan Portalljateng berhasil membongkar dugaan skandal kerugian negara dalam proyek pemerintahan Kabupaten Pati menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menggunakan Aplikasi PROCINT (Procurement Intelligence)

Dalam penelusurannya, tim investigasi menggunakan sebuah alat pelacak canggih yang diberi nama Procurement Intelligence (PROCINT). Aplikasi ini secara otomatis menarik dan mencari data pengadaan barang dan jasa dari portal resmi Inaproc, untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknologi AI dan Open-Source Intelligence (OSINT).

Metodologi audit digital yang dilakukan PROCINT sangat ketat dan terukur, meliputi:

Pengecekan Legalitas: Menelusuri keabsahan dokumen CV atau PT yang memenangkan tender.

Analisis KBLI: Memastikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) vendor sesuai dengan proyek yang dikerjakan.

Validasi Dokumen KAK: Membedah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk mencari celah penggelembungan dana (markup).

Penelusuran Jejak Digital: Melacak rekam jejak dan afiliasi vendor di dunia maya untuk mendeteksi nepotisme.

Komponen metodologi tersebut kemudian dicocokkan dengan detail riil pengadaan barang dan jasa yang terdaftar di dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Temuan Anomali: Dari Infrastruktur hingga Event Fiktif

Hasil pencocokan data dari PROCINT menunjukkan temuan anomali yang masif. Celah korupsi ternyata tidak hanya bersarang pada proyek infrastruktur fisik yang selama ini sering disorot, tetapi juga merambah ke sektor non-fisik.

Tim investigasi menemukan banyak kejanggalan pada proyek penyediaan jasa konsultan, proyek penyelenggaraan acara (event organizer), hingga proyek penyusunan dokumen.

“Sebanyak 99% OPD di Pati kami temukan celah proyek disinyalir abu-abu dan pinjam bendera vendor,” ungkap IT Portalljateng.id, membeberkan skala dugaan permasalahan pengadaan barang jasa di birokrasi Kabupaten Pati.

Praktik “pinjam bendera” ini memungkinkan oknum di dalam pemerintahan untuk mengendalikan proyek secara diam-diam menggunakan nama perusahaan fiktif atau perusahaan pihak ketiga yang tidak memiliki kualifikasi.

Skandal yang merugikan uang pajak rakyat ini dipastikan tidak akan berhenti di meja redaksi. Untuk mendorong transparansi dan pengawasan langsung dari masyarakat, alat investigasi ini rencananya akan bisa diakses secara luas.

“Kami berencana akan membuka situs PROCINT ke publik, sehingga masyarakat bisa cek langsung OPD mana yang terindikasi korupsi,” tegas IT (Informasi Teknologi) Infodagang.com.

Langkah berani ini diharapkan dapat menjadi tamparan keras bagi para oknum pejabat nakal di Kabupaten Pati, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawal kemana larinya uang pajak mereka. Jejak digital tidak pernah bohong, dan era transparansi pengadaan barang dan jasa baru saja dimulai.(tim)

Pertemuan yang melibatkan ratusan anggota tersebut menjadi ajang krusial untuk menyatukan frekuensi, menyelaraskan visi, sekaligus memperkokoh struktur internal organisasi. Melalui momentum ini, Yakusa berupaya membangun solidaritas yang lebih solid agar siap menghadapi tantangan ke depan dengan langkah yang lebih terorganisir dan berdampak nyata.

Pembina Yakusa, Nistra Yohan, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap kedewasaan organisasi dalam mengelola dinamika anggota.

Energi Terukur untuk Kondusivitas Daerah

Nistra Yohan menekankan bahwa identitas Yakusa yang dikenal memiliki energi kuat dan militansi tinggi, harus tetap disalurkan melalui jalur yang positif bagi masyarakat.

Menurutnya, Yakusa telah berhasil mematahkan stigma negatif mengenai pergerakan massa di tingkat daerah.

“Yakusa membuktikan bahwa energi keras tidak harus menjadi kekacauan di Kabupaten Pati,” ujar Nistra Yohan di hadapan ratusan anggota yang hadir.

Prinsip Kolektivitas “Susah Senang Bareng”Senada dengan hal tersebut, Ketua Yakusa, Nyaksu, mengingatkan kembali akar filosofis berdirinya tim ini.

Ia menegaskan bahwa kekuatan Yakusa terletak pada loyalitas tanpa batas dan rasa kepemilikan antar anggota.

Bagi Nyaksu, organisasi ini adalah sebuah ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dari peran setiap individu di dalamnya.

“Susah senang pokoknya kita bareng-bareng menjaga Kabupaten Pati. Gak ada Yakusa maka gak ada Nyaksu. Itu prinsip saya dari awal membangun Tim Yakusa,” tegas Nyaksu.

Konsolidasi di Hotel Safin ini juga diisi dengan diskusi internal mengenai arah gerakan organisasi ke depan.

Nyaksu berharap seluruh anggotanya tetap solid dalam menghadapi berbagai kondisi dan tantangan zaman.

Kehadiran ratusan anggota dari berbagai wilayah di Pati ini menunjukkan bahwa struktur Yakusa tetap kokoh.

Organisasi ini bertekad untuk terus menjadi bagian dari elemen masyarakat yang aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Mina Tani. (red)

Pertemuan strategis tersebut menjadi bukti nyata penguatan mesin politik di wilayah Bumi Mina Tani. Langkah ini dipandang sebagai upaya terukur dalam merespons sekaligus mengawal dinamika politik yang diprediksi akan semakin menghangat dalam waktu dekat.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh sentral Partai Gerindra, di antaranya H. Hardi, Yeti Kristianti, dan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian, H. Danang Wicaksana Sulistya, S.T., M.M.

Menariknya, tampak hadir pula mantan Wakil Bupati Pati, H. Saiful Arifin, yang duduk bersama jajaran tokoh politik lainnya, menambah bobot strategis pertemuan tersebut.

Dalam orasinya di depan ratusan relawan, Danang Wicaksana menekankan pentingnya sinergi kolektif untuk membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Pati.

Ia mengajak seluruh elemen relawan untuk bergerak bersama demi memajukan daerah.

“Saya pastikan, karena saya baru ketemu teman-teman, pokoke ayo bareng-bareng, ben Pati ora ngene (pokoknya ayo bersama-sama, biar Pati tidak begini saja),” tegas Danang di hadapan massa yang antusias.

Sebagai legislator yang dilantik pada Oktober 2024 lalu, Danang menegaskan bahwa kehadirannya di tengah konstituen bukan sekadar seremoni politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusi.

Ia menyatakan komitmennya untuk habis-habisan mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil).

“Waktu saya dilantik Oktober 2024, saya bersumpah bahwa saya wajib memperjuangkan daerah pemilihan saya dan saya tidak mau berdosa,” imbuhnya.

Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti H. Hardi dan Saiful Arifin dalam satu panggung konsolidasi ini memicu spekulasi mengenai arah koalisi politik di masa depan.

Relawan Bolone Danang sendiri menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program strategis yang dibawa oleh Danang Wicaksana untuk kesejahteraan masyarakat Pati.

Acara ditutup dengan sesi koordinasi internal guna memantapkan struktur relawan hingga tingkat desa, memastikan pesan perubahan tersampaikan secara merata ke seluruh pelosok Kabupaten Pati. (red)

Temuan terbaru mengungkap adanya indikasi pemborosan anggaran pada paket pengadaan jasa pembuatan Materi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

Berdasarkan dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Pati Tahun 2026, honorarium pembuatan materi ILM format video durasi 1 menit dipatok sebesar Rp6.000.000 per video.

Pada paket dengan kode 10802180000, terdapat 10 item pengerjaan video yang jika ditotal mencapai Rp60.000.000.

Meski secara administratif angka tersebut sinkron dengan SHS, namun penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh BPKAD Pati menuai kritik tajam.

Pasalnya, HPS yang ditetapkan hanya selisih tipis dari pagu anggaran, yakni mencatatkan efisiensi sebesar Rp60.000 angka yang dinilai sangat minim dan tidak mencerminkan prinsip penghematan uang negara.

Hasil penelusuran tim investigasi di lapangan menemukan fakta mengejutkan. Jasa video shooting profesional di wilayah Kabupaten Pati untuk durasi tayang yang jauh lebih lama (1 jam) dengan kualitas High Definition (HD) hanya berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000.

Harga tersebut bahkan sudah mencakup biaya editor, transportasi, tenaga kerja, hingga penggunaan tiga kamera sekaligus.

Perbandingan ini menunjukkan adanya disparitas harga yang tidak wajar antara realitas pasar dengan anggaran yang disusun oleh BPKAD.

Dugaan inefisiensi ini disinyalir menabrak sejumlah regulasi penting:

1. Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 26: Menegaskan bahwa HPS harus dihitung berdasarkan data harga pasar setempat melalui survei menjelang pemilihan vendor.

2. Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021: Menyebutkan bahwa jika hasil survei pasar menunjukkan harga lebih rendah dari SHS, maka HPS wajib menggunakan harga pasar, bukan memaksakan angka maksimal di SHS.

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020: Menekankan bahwa penggunaan SHS harus menjamin prinsip efektivitas dan kewajaran biaya daerah.

Praktik menetapkan HPS yang hampir menyentuh plafon anggaran (hanya beda tipis) mengindikasikan bahwa proses survei pasar mungkin dilakukan hanya sebagai formalitas.

“Jika harga pasar di Pati untuk paket lengkap hanya 2 juta rupiah, mengapa pemerintah daerah berani menganggarkan 6 juta rupiah untuk satu menit video? Ini bukan sekadar administratif, tapi soal integritas pengelolaan APBD,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Pati belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penetapan HPS yang dianggap tidak proporsional dengan realitas harga vendor lokal di Kabupaten Pati.

Masyarakat menanti langkah tegas inspektorat untuk mengaudit potensi kerugian daerah ini. (red/hil)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gejala sakit perut dan mual mulai dirasakan para siswa sesaat setelah mengonsumsi menu yang disajikan. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa lebih awal agar segera mendapatkan perawatan medis dari pihak keluarga.

Dari informasi narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, bahwa terdapat sekitar 12 siswa dari dua kelas berbeda yang mengalami keluhan serupa.

“Setidaknya ada kurang lebih 12 anak yang diduga mengalami gejala tersebut dari dua kelas yang berbeda. Bahkan, salah satunya sempat menjalani rawat inap (opname) di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Pati,” ungkap narasumber tersebut kepada awak media, Minggu (3/5/2026).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih mencoba menghubungi pihak sekolah maupun pihak terkait, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.Masyarakat diharapkan tidak berspekulasi lebih jauh hingga hasil investigasi resmi.(red)

​Langkah preventif yang diambil kepolisian dipandang sangat relevan, mengingat kondisi sosial, ekonomi, hingga tensi geopolitik saat ini yang dinamis dan sering kali menimbulkan keresahan. Dengan pengamanan yang maksimal, diharapkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakpastian situasi global maupun lokal dapat diminimalisir.

Menanggapi adanya rencana aksi dari beberapa kelompok yang ingin menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), Yakusa Pati mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dari tindakan yang berpotensi memicu kegaduhan.

Ketua Yakusa Pati, Nyaksu, berpendapat bahwa penyampaian kritik terhadap kinerja APH sebaiknya dilakukan dengan kepala dingin melalui ruang diskusi yang sehat, bukan dengan aksi turun ke jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Sebaiknya dihindari itu kegaduhan di jalan raya hanya untuk menyuarakan pendapat. Kasihan warga sekitar Mapolresta Pati yang masih susah mencari sesuap nasi demi keluarga. Pikirkan itu warga sekitar, jangan egois,” ujar Nyaksu saat ditemui 3 Mei 2026.

Lebih lanjut, Nyaksu menyoroti rencana salah satu kelompok yang berniat mendirikan tenda posko di pinggir jalan depan Mapolresta Pati.

Menurutnya, aksi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat luas, mulai dari pengguna jalan hingga anak-anak sekolah yang melintas.

“Pengguna jalan pasti sangat terganggu, anak-anak sekolah pasti juga terganggu. Lebih baik fokus bekerja, menafkahi anak istri di rumah, itu yang lebih utama,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Nyaksu mengimbau agar seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

“Masyarakat saya minta jangan terpancing provokasi dari beberapa kelompok. Lebih baik kerja fokus perbaiki ekonomi keluarga, lindungi anak istri supaya nyaman di rumah,” pungkasnya. (red)

Dalam wawancara Portalljateng.id, seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa pembangunan puskesmas ini sudah menunjukkan tanda-tanda berhenti sejak bulan November 2025. Berdasarkan pengamatannya, pengerjaan proyek baru mencapai sekitar 46% sebelum akhirnya mandek total.

“Terakhir itu ngecor bagian atas sekitar bulan November, setelah itu tidak ada kegiatan lagi,” ungkapnya, Jumat (2/5/2026)

Hal yang paling mengejutkan adalah adanya ketidaksinkronan data antara kondisi di lapangan dengan laporan resmi pemerintah. Menurut narasumber, status proyek di aplikasi pemantauan OPD Pati tercatat masih “dalam proses” (progress).

“Ini aneh, di lapangan jelas-jelas belum jadi, tapi di laporan katanya sudah selesai. Makanya saya laporkan ini ke Dinas terkait,” tambah narasumber tersebut.

Ketidakpastian ini diperparah dengan kabar mengenai kendala anggaran. Muncul dugaan bahwa pihak pengembang atau kontraktor yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami kesulitan dana sehingga tidak mampu melanjutkan proyek. Padahal, proyek ini diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit, dengan salah satu tahapan anggaran mencapai Rp3 miliar.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi dan solusi nyata. Apalagi, keberadaan puskesmas ini sangat dinantikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Juwana dan sekitarnya.

“Sangat disayangkan, bangunan sudah berdiri tapi tidak bisa digunakan. Ini uang rakyat yang harusnya kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas kesehatan,” singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen(PPKOM) instansi terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Pati belum dikonfirmasi secara resmi mengenai status kelanjutan pembangunan Puskesmas Juwana tersebut.(red)

Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala MTs Negeri Blora, Warno, menyampaikan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis.

Seusai upacara, Warno, memberikan pernyataan tambahan terkait komitmen madrasah dalam mencetak generasi unggul. Ia menegaskan bahwa MTs Negeri Blora terus berupaya menyelaraskan kualitas akademik dengan nilai-nilai religius.

“Peringatan Hardiknas ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum bagi kami di MTs Negeri Blora untuk merefleksikan kembali peran pendidik. Kami berkomitmen untuk tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun adab dan akhlakul karimah. Di era digital ini, kecerdasan tanpa karakter yang kuat akan mudah goyah,” ujar Warno, Sabtu (2/5/2026)

Warno juga menambahkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua.

“Kami mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi anak-anak kita,” tambahnya.(red)

Nuansa upacara terlihat berbeda dengan penggunaan busana adat oleh para guru dan staf, menambah kekhidmatan peringatan hari bersejarah bagi dunia pendidikan Indonesia ini.

Melalui peringatan Hardiknas tahun ini, diharapkan semangat pendidikan dapat terus mendorong peningkatan mutu pembelajaran serta memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan, khususnya di lingkungan MTs Negeri Blora agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.(red)

Sebuah papan informasi proyek yang mulai memudar menjadi satu-satunya saksi bisu. Papan itu menyebutkan sebuah nama mentereng Pembangunan Gedung Kantor Puskesmas Juwana. Namun, alih-alih melihat fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat, yang tersaji justru proyek mangkrak yang jauh dari kata selesai.

Berdasarkan penelusuran, proyek krusial ini dibiayai menggunakan uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilainya tak main-main. Dari nilai Pagu sebesar Rp3,7 Miliar, proyek ini disepakati dengan nilai kontrak Rp2,9 Miliar.

Penurunan nilai kontrak yang cukup tajam ini kini memunculkan tanda tanya besar seiring dengan berhentinya proses pembangunan di lapangan.

Merujuk pada kontrak kerja, pembangunan Puskesmas Juwana ini resmi dimulai pada 1 Agustus 2025. Pihak pelaksana diberikan tenggat waktu selama 135 hari kalender untuk merampungkan gedung kesehatan tersebut.

Jika dihitung secara matematis, proyek ini seharusnya sudah tutup buku dan bisa difungsikan pada pertengahan Desember 2025 lalu. Kenyataannya, hingga saat ini bangunan tersebut terbengkalai. Ratusan hari telah berlalu dari batas waktu, dan kerugian langsung dirasakan oleh masyarakat Juwana yang haknya atas fasilitas kesehatan publik telah dirampas oleh keterlambatan ini.

Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kemandekan ini? Papan proyek dengan jelas menunjuk CV. Kita Bisa Maju sebagai pihak kontraktor pelaksana.

Penelusuran lebih dalam melalui laman pengadaan barang dan jasa pemerintah (Inaproc) menyingkap fakta bahwa CV. Kita Bisa Maju bukanlah pemain lokal. Perusahaan ini tercatat berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kondisi ini memicu pertanyaan tajam terkait proses verifikasi dan seleksi lelang. Bagaimana sebuah perusahaan dari luar provinsi bisa memenangkan tender miliaran rupiah, namun gagal mengeksekusi proyek kesehatan yang sangat vital bagi masyarakat daerah? Apakah evaluasi kewajaran harga dari Pagu Rp3,9 Miliar menjadi Rp2,99 Miliar sudah memperhitungkan kapabilitas riil kontraktor?

Mangkraknya Puskesmas Juwana bukan sekadar masalah batu, pasir, dan semen yang tak tersusun. Ini adalah potret buram manajemen anggaran kesehatan dan lemahnya pengawasan terhadap uang rakyat.

Publik kini menanti ketegasan pihak terkait untuk mengaudit proyek ini. Jangan sampai, bangunan di Desa Kudukeras ini benar-benar lenyap “tak kasat mata” membawa lari miliaran rupiah uang daerah.(Red)

Warisan yang tak terfragmentasi. Hal yang menarik dari PM 57/2010 adalah penetapan statusnya sebagai sebuah “Kompleks”. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya jatuh pada satu atau dua gedung tua yang estetik, melainkan mencakup seluruh zonasi kawasan. Sejak zaman kolonial saat masih bernama Mardi Oesodo. Hingga kini, setiap jengkal tanah di area tersebut membawa narasi sejarah perkembangan medis di Indonesia.

Penetapan secara kolektif ini memberikan pesan kuat, nilai sejarah sebuah tempat sering kali terletak pada kesatuannya, bukan sekadar fasad bangunan utama yang didirikan tahun 1932 tersebut.

Hingga tahun 2026, regulasi ini masih berdiri kokoh dan belum dicabut. Namun, status “Cagar Budaya Nasional” membawa konsekuensi hukum yang sangat ketat berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap langkah renovasi, penambahan gedung baru, atau modernisasi alat kesehatan di RSUD RAA Soewondo tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa poin krusial yang harus diperhatikan:

Prosedur Pelestarian: Pengembangan fasilitas harus melewati kajian teknis agar tidak merusak otentisitas arsitektur Belanda yang menjadi ciri khasnya.

Zonasi Kawasan: Karena statusnya “Kompleks”, pembangunan gedung modern di titik manapun dalam area RSUD harus melalui izin yang selaras dengan upaya konservasi.

Integritas Sejarah: Jangan sampai pengembangan fasilitas kesehatan justru “menelan” nilai historis yang menjadi identitas daerah.

Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa status cagar budaya dapat menghambat akselerasi pelayanan kesehatan. Namun, jika dikelola dengan bijak melalui konsep Adaptive Reuse (Alih Fungsi Adaptif), bangunan bersejarah justru bisa memberikan nilai tambah. Pasien tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga berada di lingkungan yang memiliki nilai estetika dan ketenangan historis.

Situs lain yang juga dilindungi dalam aturan yang sama, seperti Lawang Sewu dan Benteng Vastenburg, telah membuktikan bahwa bangunan tua bisa tetap relevan jika dikelola dengan visi yang tepat.

Status RSUD RAA Soewondo sebagai Cagar Budaya Nasional adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Menjaga aturan PM 57/2010 agar tetap tegak berarti menjaga memori kolektif bangsa.

Modernitas rumah sakit tidak harus membunuh sejarahnya. Dengan sinergi antara ahli cagar budaya dan manajemen rumah sakit, RSUD RAA Soewondo bisa menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi medis dan kelestarian sejarah dapat berjalan beriringan tanpa harus saling mengabaikan.

Diketahui, hingga tahun 2026, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Kompleks Makam Bayat, Masjid dan Makam Majasem, Kelenteng Tay Kak Sie, PG. Gondang Baru, Kompleks RSUD RAA. Soewondo Pati, Museum Kereta Api Ambarawa, Candi Lawang, Masjid Loano, Gereja Kyai Sadrah, Rumah Sakit Jiwa prof. Dr. Soeroyo dan Lawang Sewu.(red)

Dari total 30 unit rumah yang direncanakan mendapat bantuan, diketahui baru 15 unit yang terealisasi, sementara sisanya hingga kini masih belum menunjukkan progres pembangunan.

Dari sumber yang dapat dipercaya dan enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya keterlambatan yang signifikan tersebut. Menurutnya, upaya koordinasi sebenarnya telah dilakukan sejak Oktober 2025 dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati hingga Inspektorat.

“Proses sudah dari bulan Oktober 2025 pihak-pihak terkait. Mulai dari Disperkim Pati sampai Inspektorat, bahkan Disperkim Provinsi Jawa Tengah juga sudah beberapa kali melakukan cek lokasi ke Desa Cabak,” ucapnya, melalui sambungan telpon Whatsapp (wa), Kamis (30/4/2026).

Persoalan ini nampaknya telah memasuki babak baru dengan keterlibatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam klarifikasinya Portalljateng.id yang diperoleh, terungkap bahwa Kepala Desa (Kades) Cabak telah membuat surat pernyataan resmi kepada Inspektorat Provinsi.

“Kades kemarin membuat surat pernyataan itu dan Inspektorat provinsi juga telah mensomasi kades untuk segera menyelesaikan masalah RTLH Tahun 2025,” singkatnya.(red)

Kepala MTsN 2 Pati, Zaenal Arifin, menegaskan, keterlibatan madrasah dalam acara ini bukan tanpa alasan. Bahwa partisipasi ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan visi dan misi sekolah untuk menjaga nilai-nilai luhur nusantara.

“Kami ingin menanamkan pada anak-anak rasa cinta terhadap budaya lokal. Melalui kegiatan ini, kami berharap budaya nusantara tidak tergerus oleh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan karakter kita sebagai orang Indonesia,” ujar, Zaenal Arifin, Kamis (30/4/2026).

Sebanyak 22 siswa yang tergabung dalam Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) diterjunkan langsung untuk mengikuti rute kirab dari sekolah menuju Punden Mbah Buyut Benter. Sorotan utama dalam barisan madrasah ini adalah Gunungan, yang dibawa sebagai simbol rasa syukur dan partisipasi aktif warga sekolah dalam perayaan desa

Sbastyan Putra, Ketua OSIM MTsN 2 Pati sekaligus siswa kelas 8A, mengungkapkan rasa bangganya bisa terlibat langsung dalam pengarakan gunungan tersebut.

“Saya sangat senang karena bisa mengikuti acara bersih desa ini. Dalam karnaval tadi, saya bertugas sebagai pengangkat gunungan,” kata Sbastyan dengan antusias.

Senada dengan Sbastyan, Amirna Fatimatus Zahra yang juga siswa kelas 8A, merasa bersyukur bisa ikut serta dalam kegiatan jalan sehat dan karnaval ini. Menurutnya, ini adalah pengalaman berharga untuk lebih mengenal tradisi tempat tinggal dan sekolahnya.

“Senang karena bisa ikut melestarikan budaya dari Desa Soneyan,” singkat Amirn

Keikutsertaan MTsN 2 Pati dalam tradisi Bersih Desa di Dukuh Sumber ini merupakan kali perdana. Namun, melihat dampak positif bagi pembentukan karakter siswa, pihak sekolah berencana untuk menjadikannya sebagai agenda rutin tahunan.

Dengan adanya kolaborasi antara institusi pendidikan dan adat istiadat setempat, diharapkan generasi muda, khususnya siswa-siswi MTsN 2 Pati, tetap memegang teguh identitas budaya di tengah arus modernisasi.(red)

Kemeriahan ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat, tetapi juga dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, mulai dari Pj Sekda Kabupaten Pati, para asisten, hingga staf ahli. Kehadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran perangkat daerah lainnya turut memperkuat sinergi dalam rangkaian perayaan Hardiknas tahun ini.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta, terdiri dari perwakilan guru dan tenaga kependidikan tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Pati, serta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Pati mengajak seluruh insan pendidikan untuk terus berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Pati, sekaligus turut mendukung pertumbuhan perekonomian lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah.

“Jadi kegiatan seremonial ini, seharusnya menjadi tonggak perjuangan bagi bapak ibu semua untuk memajukan pendidikan serta mendorong kemajuan perekonomian daerah,” ujar Chandra.

Ia juga berpesan kepada seluruh tenaga pendidik untuk terus berperan aktif dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

“Kami titipkan di pundak bapak ibu semua, generasi penerus Kabupaten Pati agar menjadi generasi yang mandiri dan bermartabat baik,” pungkasnya.(red)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, mengakui adanya tantangan besar dalam menjaga kebersihan kota lantaran terbatasnya jumlah tenaga kebersihan. Saat ini, Kabupaten Pati hanya memiliki sekitar 170 petugas kebersihan yang tersebar di berbagai titik seperti Tayu dan Juwana.

“Idealnya, untuk cakupan wilayah yang luas dan intensitas pembersihan pagi serta sore hari, dibutuhkan setidaknya 300 personel. Guna menyiasati kekurangan ini, pemerintah memaksimalkan tenaga yang ada melalui sistem sif atau giliran, terutama pada hari Minggu dan hari libur,” ujar Tulus, (29/4/2026)

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Pati melirik program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai dengan Perpres nomor 09 tahun 2025. Program ini memungkinkan PLN untuk membeli daya listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah dengan harga sekitar 20 sen per kWh.

Potensi sampah di Kabupaten Pati mencapai 600 ton per hari, namun saat ini baru sekitar 200 ton yang dapat dikelola secara maksimal. Mengingat kebutuhan input sampah untuk PLTSa mencapai 1.000 ton per hari, Pemkab Pati berencana menggandeng daerah tetangga seperti Kudus, Rembang, Blora, Grobogan, hingga Jepara.

Sebanyak 24 investor asal China dikabarkan telah lolos seleksi dan tertarik untuk mendanai proyek ini. Nota Kesepahaman (MOU) antara kepala daerah di eks-Karesidenan Pati direncanakan akan berlangsung pada pertengahan Mei 2026.

“Pemerintah berharap proyek PLTSa ini tidak hanya menjadi solusi bagi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi melalui pasokan energi listrik. Meski realisasi fisik kemungkinan baru akan terlihat pada tahun 2027, langkah awal melalui koordinasi antar kementerian dan investor terus dimatangkan,” pungkasnya.(red)