INVESTASI LEGAL
SEMARANG - Portalljateng.id | Tim riset inovasi dari MAN 2 Kudus menggelar audiensi dengan UPTD Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, lantai 8, guna memaparkan sebuah inovasi digital bertajuk "SapaPangan", sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (2/10/2025).
Aplikasi SapaPangan hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, seperti ketimpangan distribusi makanan, keterbatasan vendor penyedia, serta rendahnya kualitas dan nilai gizi pada menu yang disajikan. Dengan mengusung konsep transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, SapaPangan diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan makanan bergizi dalam ekosistem yang lebih sehat dan terpantau.
Tim inovator dari MAN 2 Kudus yang terdiri dari:
* Nadienta Adzkia Ghaisani
* Rafidha Hasna Paradise
* Chika Ariella Haristanty Maharani
* Akhdan Arif Athaya
Dengan pembimbing Najih Irfani, telah lebih dulu mengukir prestasi membanggakan melalui aplikasi ini. SapaPangan berhasil meraih Gold Medal dalam ajang Indonesian Student Research Competition (ISRC) 2025 di Bandung pada bulan April lalu.
SapaPangan akan terus berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika di lapangan. Salah satu pengembangan fitur ke depan adalah menambahkan sistem pelacakan waktu pengolahan makanan, mulai dari jam masak, waktu penyajian, hingga distribusi makanan ke peserta MBG. Fitur ini dirancang sebagai respons terhadap isu keracunan makanan yang sempat terjadi, agar pengawasan makanan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan real-time.
Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan inovasi tersebut kepada pemerintah provinsi, dengan harapan dapat diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam pengembangan dan implementasinya. Serta dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Audiensi ini juga melibatkan sejumlah stakeholder penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pihak-pihak dinas lainnya.
Winarno dari Dinas Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Lingkungan menyoroti pentingnya jaminan kebersihan makanan. Ia menyampaikan bahwa salah satu kendala utama MBG adalah penyediaan bahan pokok dan air bersih. Ia mengapresiasi dimasukkannya Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dalam aplikasi SapaPangan sebagai langkah yang tepat.
Edy dari Dinas Kesehatan bagian Gizi memberikan apresiasi tinggi terhadap aplikasi ini. Menurutnya, ide SapaPangan sangat cemerlang karena mampu menjawab tantangan MBG yang melibatkan banyak sektor. Ia mengusulkan penambahan fitur edukasi gizi dan dashboard ringkasan data untuk memperkaya manfaat aplikasi tersebut.
Sementara itu, Wina dari Dinas Ketahanan Pangan menambahkan bahwa dari hasil pengawasan lapangan, ditemukan bahan pangan yang masih mengandung pestisida kimia, seperti apel Malang, daun bawang dan bawang merah. Ia menyarankan agar temuan-temuan tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem aplikasi sebagai bahan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut.
Kepala MAN 2 Kudus, Ali Musyafak, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada UPTD Provinsi Jawa Tengah atas kesempatan yang diberikan kepada tim riset untuk mempresentasikan inovasinya.
"Kami berharap aplikasi ini bisa menjadi kontribusi nyata dari madrasah untuk Jawa Tengah, tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga bisa diadopsi secara global. Semoga semangat inovasi anak-anak kami terus tumbuh dan membawa manfaat luas bagi masyarakat," ungkapnya.
Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Machrusun juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya inovatif dari MAN 2 Kudus.
"Kami tentu akan terus mendukung dan mendorong perkembangan aplikasi ini. Terima kasih kepada UPTD Jawa Tengah yang telah membuka ruang diskusi untuk gagasan luar biasa dari para peserta didik madrasah,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengintegrasikan teknologi, riset, dan kebijakan publik untuk mendukung program nasional secara efektif dan berkelanjutan.
Adm/Hms
