INVESTASI LEGAL
PATI, Portalljateng.id | Eks Tenaga Administrasi Kesehatan sekaligus Bendahara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Kabupaten Pati tahun 2023, TM, memberikan klarifikasi terbuka mengenai penggunaan rekening bank pribadinya untuk menampung dana kegiatan tersebut. Langkah ini disebut sebagai solusi darurat atas kendala administratif perbankan yang terjadi saat itu.
TM menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas sepengetahuan dan usulan dr. Aviani Tritanti Venusia, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sekaligus penanggung jawab HKN 2023.
Menurut penjelasan TM, dirinya ditunjuk mendadak sebagai bendahara sekaligus tim Dana Usaha (Danus) pada Agustus 2023. Di sisi lain, rangkaian kegiatan sudah harus berjalan pada bulan September dan Oktober.
Panitia sempat berupaya mengikuti prosedur formal dengan membuka rekening resmi atas nama organisasi HKN di Bank Jateng (BPD). Namun, permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak perbankan.
"Pihak bank beralasan rekening organisasi HKN sulit diterbitkan karena pergantian ketua yang terjadi setiap tahun menyulitkan spesimen tanda tangan untuk penarikan uang," ucapnya TM saat dikonfirmasi pada Senin (30/3/2026).
Mengingat adanya tuntutan waktu yang mendesak bagi pihak swasta atau ketiga untuk segera menyetorkan donasi, tim Danus mengusulkan penggunaan rekening pribadi TM sebagai wadah penampung sementara selama satu bulan, yakni pada Oktober 2023.
Terkait perbedaan keterangan dengan dr. Aviani, yang sebelumnya menyebut rekening tersebut adalah rekening "tidak terpakai", TM memberikan fakta berbeda. Ia membenarkan bahwa rekening yang digunakan adalah rekening pribadinya yang aktif, bahkan merupakan rekening yang digunakan untuk menerima gaji sebagai pegawai negeri.
Ia menyatakan, bahwa eks kepala dinas mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Ini sebenarnya menjadi beban mental bagi saya, karena saya harus memastikan saldo HKN tidak tercampur dengan gaji pribadi. Saya melakukannya murni untuk membantu kelancaran acara di tengah kebuntuan birokrasi saat itu," jelas TM.
Mengenai total anggaran yang dikelola, TM mengungkapkan bahwa dana yang terkumpul dari berbagai pihak mencapai kisaran Rp300 juta. Dana tersebut masuk melalui dua skema, yakni transfer ke rekening dan secara tunai.
TM mengaku terkejut (shock) ketika prosedur darurat ini menjadi persoalan di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa setelah dana terkumpul pada periode darurat tersebut, ia segera meminta agar transaksi selanjutnya dilakukan secara tunai demi keamanan dan akuntabilitas.
"Setelah terkumpul, saya langsung meminta transaksi dilakukan secara cash untuk menghindari risiko administratif lebih lanjut," pungkasnya. (red)
