INVESTASI LEGAL
KARANGANYAR - Portalljateng.id| Sekretaris Komisi D DPRD Karanganyar, Boby Aditia Putra, menyoroti manajemen waktu pengolahan dan penyajian menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Karanganyar. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) bersama jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satgas MBG di salah satu Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tawangmangu Jum'at (10 Oktober 2025).
Menurut Boby, hasil pemantauan menunjukkan bahwa proses memasak dilakukan mulai tengah malam hingga sekitar pukul 02.00–03.00 dini hari. Sementara, makanan baru dikonsumsi oleh siswa sekitar pukul 10.00–10.30 pagi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait kelayakan penyimpanan makanan dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut.
“Kami melihat ada jeda waktu yang cukup panjang antara proses memasak hingga makanan dikonsumsi siswa. Ini perlu dikaji ulang apakah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) program MBG,” ujar Boby.
Selain itu, tim sidak juga menyoroti proses pendinginan makanan sebelum dikemas. Menurutnya, fasilitas pendingin (blower atau kipas) yang digunakan masih terbatas dan berukuran kecil, sehingga tidak dapat menjamin seluruh menu dalam kondisi ideal sebelum dikemas.
“Kalau makanan yang masih panas langsung ditutup, bisa menimbulkan uap dan menyebabkan makanan cepat basi. Ini harus jadi perhatian serius pihak SPPG,” tambahnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi D juga menemukan adanya teknis distribusi yang belum sesuai SOP, salah satunya di SMP Negeri 1 Tawangmangu, di mana makanan yang siap disajikan justru diletakkan di area terbuka dan terpapar panas matahari.
“Kami temukan makanan ditempatkan di halaman sekolah yang tidak teduh. Ini berpotensi memengaruhi kualitas makanan. Maka perlu SOP yang jelas, baik dari pihak SPPG, sekolah, maupun pihak penerima,” jelas Boby.
Lebih lanjut, pihak DPRD mendorong agar ke depan terdapat kerja sama lintas instansi, termasuk dengan puskesmas dan rumah sakit rujukan, sebagai langkah mitigasi jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan makanan.
Sementara itu, pasca-insiden yang terjadi sebelumnya, aktivitas dapur SPPG sementara dihentikan hingga menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari Satgas MBG. Dengan demikian, siswa untuk sementara waktu tidak menerima jatah makanan dari program MBG.
“Kami sangat mendukung program ini karena tujuannya baik, namun pelaksanaannya harus betul-betul sesuai SOP agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” tutup Boby.
Adm/Hds
