KPK Sosialisasi di Pati, Plt Bupati: Kami Siap Diperbaiki

Rabu, 15 April 2026 15:22 WIB

Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sosialisasi pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Pati.(Portalljateng/Adm)|Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sosialisasi pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Pati.(Portalljateng/Adm)

PATI, Portalljateng.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Kabupaten Pati. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra pun meminta arahan agar wilayahnya terbebas dari korupsi.

Kedatangan lembaga antirasuah di Pendopo Kantor Bupati Pati ini bukan melakukan penyidikan atau penyelidikan tindak korupsi, melainkan mempunyai agenda sosialisasi pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Pati, Rabu (15/4/2026)..

‎Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah hadir secara langsung dalam acara ini. Ia dan kolega disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Terpantau, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Penegak Hukum (APH),hingga perwakilan kepala desa (kades) juga tampak hadir dalam acara tersebut.

‎Dalam sambutan, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra meminta arahan kepada KPK agar Bumi Mina Tani lebih baik dan terbebas dari tidak pidana korupsi.

”Minta arahan agar kedepannya bisa lebih baik. kami perlu diingatkan agar lebih lebih baik. Kami siap diperbaiki untuk Kabupaten Pati lebih baik,” ujar Chandra, sapaannya.

‎Plt Bupati berharap kedatangan KPK ini bisa meningkatkan kinerja Pemkab Pati sekaligus bisa meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi praktek korupsi di Pemkab Pati.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah dalam arahannya mengungkapkan indeks korupsi Indonesia. Ia mengaku indeks korupsi Indonesia tergolong rendah yakni dengan nilai 34 dari 100 poin.

”Indonesia masuk ranking 109. Di mana nilai kita sama dengan Laos, Nepal, Aljazair, dan Malawi,” ungkapnya.

‎Ia pun meminta kepada lembaga penegak hukum lainnya ikut membantu KPK agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin maksimal. Tanpa bantuan Polri, Kejaksaan hingga pengadilan, pemberantasan korupsi tidak akan maksimal.(red)