LBH Djoeang Pati Soroti Dugaan Motif Politik di Balik Aksi Aliansi Masyarakat Pati ‎

Rabu, 22 Oktober 2025 14:20 WIB

Foto: Fathurrahman, S.Ag., SH., MH., Direktur LBH Djoeang Pati, Fathurrahman, S.Ag., SH., MH., menyampaikan keprihatinannya terkait rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. (Portalljateng/Dns)|Sumber Foto: Fathurrahman, S.Ag., SH., MH., Direktur LBH Djoeang Pati, Fathurrahman, S.Ag., SH., MH., menyampaikan keprihatinannya terkait rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. (Portalljateng/Dns)

PATI - PORTALLJATENG.ID | Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati, Fathurrahman, S.Ag., SH., MH., menyampaikan keprihatinannya terkait rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (Botok CS) yang akan menduduki gedung DPRD dan menyambangi rumah-rumah anggota dewan.

‎Fathurrahman menduga, aksi ini memiliki motif politik tersembunyi yang bertujuan untuk menggoyang stabilitas pemerintahan daerah.

‎"Kami mensinyalir ada gerakan politik yang tidak sehat di balik aksi ini. Diduga, gerakan ini diotaki oleh pihak-pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu," ujar Fathurrahman dalam keterangan persnya, Selasa (22/10/2025).

‎Fathurrahman menambahkan, upaya pelengseran Bupati Pati melalui Pansus DPRD diduga kuat didorong oleh pihak-pihak yang kecewa dengan hasil Pilkada. Ia pun menghimbau kepada seluruh anggota dewan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan psikologis dari pihak manapun.

‎"Apabila ada anggota dewan yang merasa tertekan untuk menandatangani kesanggupan kehadiran dalam Paripurna dengan dalih apapun, itu sangat disayangkan. Saya meminta anggota dewan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," tegasnya.

‎ Menurut Fathurrahman, Paripurna adalah kewajiban dan hak setiap anggota dewan. Oleh karena itu, jangan sampai ada tekanan atau intimidasi dari kelompok manapun. Ia juga mempertanyakan mengapa pihak DPRD tidak keberatan dengan aksi Aliansi Masyarakat Pati yang menduduki gedung dewan.

‎ "Ini menjadi pertanyaan besar. Apa tujuan mereka menduduki gedung DPRD sampai menginap? Kenapa DPRD tidak keberatan? Ini perlu diusut tuntas," tandasnya.

‎LBH Djoeang Pati berharap, pihak kepolisian dapat mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan stabilitas politik di Kabupaten Pati. (Red)