INVESTASI LEGAL
SEMARANG, PORTALLJATENG.ID - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar pengamanan ekstra ketat. Langkah ini diambil menjelang digelarnya sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, yang memiliki agenda utama penerimaan hasil laporan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dalam keterangannya pada Rabu (29/10), menyampaikan bahwa Polresta Pati telah melakukan serangkaian persiapan strategis untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama proses sidang.
Pengerahan Personel Gabungan dan Tactical Floor Game
Dalam upaya mengantisipasi potensi kerawanan, Polresta Pati telah menerima Bantuan Kendali Operasi (BKO) personel dari Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran. Personel BKO ini melibatkan berbagai fungsi kepolisian, termasuk Satuan Brimob, Sabhara, Intel, Lalu Lintas, Reserse, dan Humas.
"Pada hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, seluruh personel gabungan, baik dari Polresta Pati maupun BKO Polda Jawa Tengah, melaksanakan Tactical Floor Game (TFG)," jelas Kabit Humas.
Latihan TFG ini bertujuan untuk mematangkan skema pengamanan, menyamakan persepsi, dan melatih kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi di lapangan, termasuk adanya potensi munculnya dua kelompok massa, baik yang pro maupun kontra.
Kedepankan Humanis, Tolak Anarkis
Kabid Humas menegaskan bahwa aparat keamanan akan ditempatkan secara profesional dan persuasif dengan mengedepankan tindakan humanis dan sesuai prosedur standar operasional. Namun, ia memberikan peringatan keras:
"Kami tegaskan, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, dan upaya memprovokasi konflik tidak akan ditolelir," ujarnya.
Masyarakat diimbau untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan menghormati proses hukum serta hak masyarakat lainnya.
Imbauan Jaga Kondusivitas Pati
Secara khusus, Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengimbau seluruh warga Kabupaten Pati untuk bersama-sama menjaga wilayah sebagai "rumah bersama yang aman dan damai."
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan dan aspirasi adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh mengorbankan persatuan dan kondusifitas daerah.
"Percayakan sepenuhnya proses pengambilan keputusan pada mekanisme politik yang sedang berjalan di DPRD Pati. Apapun hasilnya nanti, mari kita terima dengan lapang dada," tambahnya.
Warga juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, berita bohong (hoaks), atau hasutan yang bertujuan memecah belah dan menciptakan kerusuhan.
Kabid Humas memastikan seluruh anggota Polri yang bertugas akan bertindak netral, profesional, dan humanis, dengan tujuan tunggal untuk melindungi warga dan memastikan proses demokrasi berjalan aman dan lancar. (red)
